web log free Mengenal Sejarah Berdirinya Bank Syariah di Indonesia

Mengenal Sejarah Berdirinya Bank Syariah di Indonesia

0

Bank Syariah – Perbankan telah menjadi salah satu motor penggerak perekonomian nasional. Deregulasi perbankan sudah mulai dilakukan Indonesia sejak tahun 1983. Saat itu, Bank Indonesia memberikan sejumlah keleluasaan kepada bank-bank yang ada untuk menetapkan suku bunga. Dengan harapan, kebijakan deregulasi tersebut akan menciptakan kondisi bank yang kuat dan efisien dalam menopang ekonomi negara. Termasuk di dalamnya seluruh bank syariah di Indonesia.

Di tahun 1988 silam, pemerintah akhirnya menorehkan sejarah dengan memiliki rencana penerapan sistem bagi hasil dalam perkreditan yang merupakan salah satu konsep dari perbankan syariah. Lima tahun berikutnya, pemerintah mengeluarkan Pakto 88 atau paket kebijakan deregulasi perbankan 1988 yang membuka kesempatan seluas-luasnya untuk pergerakan bisnis perbankan dalam menunjang pembangunan negara. Sejak saat itu, semakin banyak bank konvensional yang berdiri, serta bank-bank syariah di Indonesia dan bersifat daerah pun mulai bermunculan.

Pada tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia dengan diselenggarakannya lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia yang dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di tahun yang sama. Kelompok kerja yang dibahas tersebut dinamakan dengan Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait.

PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) pun akhirnya berdiri sebagai bank syariah di Indonesia yang pertama pada tahun 1991. BMI merupakan hasil kerja Tim Perbankan MUI yang resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp. 106.126.382.000,-. Meski begitu, keberadaan BMI belum mendapatkan perhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional pada awal-awal masa operasionalnya.

Saat itu, landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah hanya diakomodir dalam UU No. 7 Tahun 1992 di salah satu ayat tentang “bank dengan sistem bagi hasil” tanpa rincian dan jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Namun di tahun 1998, pemerintah melakukan penyempurnaan pada UU No. 10 Tahun 1998 yang secara tegas menerangkan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di Indonesia, yakni sistem perbankan konvensional dan syariah. Tentu saja hal ini disambut baik oleh masyarakat perbankan yang ditandai dengan berdirinya beberapa lembaga keuangan syariah lain seperti, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank IFI, Bank Bukopin, Bank BRI, dsb.

Share.

About Author

Leave A Reply